Perkembangan teknologi dan kemajuan di bidang e-commerce telah membuka peluang bagi banyak orang untuk berjualan secara online, baik melalui platform marketplace maupun secara mandiri. Namun, dengan kemajuan ini muncul pula pertanyaan tentang bagaimana penghasilan dari aktivitas online ini dikenakan pajak. Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengambil langkah penting dengan mengumumkan bahwa pajak penghasilan pedagang online yang berjualan di marketplace akan mulai diterapkan pada 1 Agustus 2026.
Empat marketplace besar, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, telah ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Penunjukan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan yang matang, termasuk kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, hingga kesiapan marketplace untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.
Baca Juga
Empat Raksasa Marketplace Ditunjuk Jadi Pemungut Pajak Baru, Bagaimana Dampaknya?
Kementerian Keuangan secara resmi menunjuk empat marketplace terkemuka, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, sebagai pemungut Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik PMSE . Penunjukan ini berlaku mulai 1 Juli 2026, dengan pemungutan pajak secara efektif dimulai pada 1 Agustus 2026.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penarikan pajak dari para pedagang online mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026, setelah masa transisi satu bulan sejak 1 Juli, dimana Shopee dan tiga platform lainnya melakukan sosialisasi dan penyesuaian sistem terkait pungutan pajak pedagang online. Dalam masa transisi ini, marketplace memiliki waktu untuk melakukan edukasi dan sosialisasi bersama DJP, serta melakukan penyesuaian dalam sistem mereka untuk memastikan kelancaran proses pemungutan pajak.
Mekanisme pemungutan pajak oleh marketplace ke pedagang ini sederhana, terdiri dari enam langkah. Pertama, konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Kedua, marketplace memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri. Ketiga, marketplace menerbitkan tagihan atau invoice atas transaksi tersebut, yang di dalamnya berisi informasi besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut. Keempat, dokumen tagihan atau invoice elektronik yang diterbitkan marketplace merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22.
Kelima, marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke kas negara. Keenam, marketplace setelah menyetorkan pemungutan, melaporkan pemungutan melalui SPT Masa PPh Unifikasi. Dengan demikian, proses pemungutan pajak ini diharapkan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan bagi para pedagang online dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menambahkan bahwa marketplace memiliki waktu satu bulan untuk melakukan edukasi, sosialisasi bersama DJP, serta melakukan penyesuaian dalam sistem mereka. Ini memberikan kesempatan bagi marketplace untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum proses pemungutan pajak dimulai pada 1 Agustus.
Dengan implementasi pajak penghasilan untuk pedagang online, diharapkan Negara dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memperluas basis pajak, sehingga memungkinkan lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan pada sektor-sektor yang membutuhkan. Ini juga merupakan langkah yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat, terutama di era digital saat ini.
Bagi pedagang online, penting untuk memahami bagaimana pajak ini akan mempengaruhi bisnis mereka dan bagaimana mereka dapat memenuhi kewajiban pajak dengan baik. Dengan pemahaman yang tepat dan persiapan yang matang, diharapkan pedagang online dapat terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional, sambil juga memenuhi kewajiban pajak mereka dengan taat dan patuh.
Dalam beberapa bulan mendatang, akan sangat menarik untuk melihat bagaimana implementasi pajak penghasilan untuk pedagang online ini berjalan dan bagaimana kedepannya akan berdampak pada ekonomi digital Indonesia. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, marketplace, dan pedagang online, diharapkan dapat tercipta suatu sistem yang adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sumber Artikel : cnnindonesia.com
